Lampung

Karyawan Rest Area PT Hutama Karya Menjerit Upah Dibawah UMR / UMP

Lampung (SL) – Terkait pemberitaan sebelumnya tentang permasalahan upah karyawan Rest Area Tol Lampung, yang dikelola PT. Hutama Karya ( HK )
dibawah UMR/UMP.

Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan duka buat pekerja rest area yang di kelola Hutama Karya, pasalnya masih banyak pekerja rest area 208, 269, 277, 306 dan 311 juga disepanjang rest area Bakauheni Terbanggi Provinsi Lampung yang masih mendapatkan gaji di bawah Upah Minimun Provinsi.

Berdasarkan penelusuran dan laporan bahwa masih banyak rest area yang di kelola PT. Hutama Karya khususnya tol terpeka dan tol Bakauheni -terbanggi yang melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

BPJS ketenagakerjaan juga tidak ada sama sekali itu bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU RI NO. 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Di sisi lain, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Dikesempatan Kabid Pengawas Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung Tribansyah, Kamis (03/08/2022) diruang kerjanya mengatakan, bahwa pihaknya akan segera membuat SPT guna menindaklanjuti permasalahan yang ada.

“Jika memang ditemukan upah yang tidak sesuai dengan SOP maka kami akan bertindak sesuai peraturan yang berlaku,”ujarnya.

Diruang terpisah Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Ariandy syahfin menjelaskan, bahwa memang sering terjadi permasalahan seperti ini disini, tapi mungkin para karyawan tidak berani mengungkapkan, karena bila ini terkuak mereka mungkin akan kehilangan pekerjaan.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pihaknya akan segera berkordinasi dengan Bidang Pengawas Ketenaga Kerjaan, untuk segera menindak lanjuti permasalah ini.

dirinya juga sangat menghargai atas pemberitaan di media, mengingat besar kita karena media. Jadi jangan sampai kita salah persepsi dengan permasalahan ini dan harus segera disikapi.

Dia juga meminta pihak PT. HK hendaknya kooperatif dengan media, sehingga akan ada komunikasi yang aktif dan dalam pemberitaan akan berimbang
Apalagi dengan tidak adanya BPJS Ketenaga Kerjaan bagi karyawan. “Kalau benar, ini berarti sudah sangat menyalahi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”pungkasnya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *