DPRD Metro Gelar Paripurna RAPBD 2027, Fraksi Soroti Pemerataan Pembangunan dan Efisiensi Anggaran

oleh -145 Dilihat
banner 468x60

METRO, SL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, sekaligus Jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum tersebut, Senin (16/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro itu dipimpin Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, S.Sos., M.M., dan dihadiri 19 anggota DPRD, Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah se-Kota Metro, serta tamu undangan lainnya.

banner 336x280

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya, Ancilla Hernani, S.E., S.Psi., M.Pd. Sebanyak 24 poin catatan dan masukan disampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah perlunya efisiensi belanja daerah, khususnya pada pos anggaran yang dinilai kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, dan honorarium.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat belanja modal dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu, fraksi tersebut meminta agar kebijakan penganggaran lebih berpihak pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Ancilla menegaskan, pembangunan infrastruktur di Kota Metro harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

“Infrastruktur yang belum merata di Metro dan memberi kesan pembangunan hanya di kota harus segera diubah. APBD harus dinikmati semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat di daerah pinggiran kota. Keberhasilan daerah dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan sejauh mana masyarakat bisa menikmati APBD secara nyata,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan fisik serta pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pekerjaan.

Selanjutnya, Pandangan Umum Gabungan Lima Fraksi yang terdiri dari Fraksi PKS, Fraksi Gerakan NasDem Raya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Metro disampaikan oleh H. Wasis Riyadi, S.Sos., M.H.

Dalam penyampaiannya, gabungan fraksi tersebut turut menyoroti rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait penerangan jalan umum (PJU) atau lampu jalan yang dinilai masih memerlukan pembahasan secara mendalam.

Wasis menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut berupa sosialisasi, pembahasan, maupun persetujuan di tingkat DPRD terhadap rencana tersebut.

“Apabila rencana tersebut akan direalisasikan, perlu terlebih dahulu dilakukan kajian secara komprehensif, baik dari aspek teknis, kelayakan, maupun kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat terukur dan tidak menimbulkan beban anggaran yang berlebihan terhadap APBD di kemudian hari,” jelasnya.

Selain persoalan KPBU lampu jalan, gabungan lima fraksi juga menyoroti pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang selama ini kerap mengalami keterlambatan, sehingga belum dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

Menurut Wasis, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan dan perbaikan di seluruh lini agar program yang telah ditetapkan dalam APBD 2027 dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Setelah seluruh pandangan umum fraksi disampaikan, rapat paripurna diskors selama 10 menit guna memberikan kesempatan kepada Wali Kota Metro untuk mempersiapkan jawaban atas berbagai masukan, saran, kritik, dan catatan yang disampaikan DPRD.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian Jawaban Wali Kota Metro terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam jawabannya, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan koreksi yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD.

Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan APBD agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Wali Kota juga memaparkan sejumlah strategi pembangunan Kota Metro Tahun 2027. Di antaranya memprioritaskan belanja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengoptimalkan sumber pendanaan melalui pengusulan program kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta memperkuat efisiensi belanja berbasis kinerja.

Ia menegaskan, seluruh masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

(ADV)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.