KOTA METRO, SL – Di tengah berbagai persoalan hukum yang masih dihadapi masyarakat, DPC PDI Perjuangan Kota Metro terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendampingan kepada warga melalui Posko Bantuan Hukum yang beroperasi setiap hari Jumat sejak awal Mei 2026.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Tommy Gunawan, S.H., mengatakan keberadaan posko tersebut merupakan bentuk implementasi semangat Marhaenisme yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Posko ini menjadi bukti bahwa partai tidak pernah absen dari perjuangan rakyat. Kami hadir setiap Jumat, bukan hanya saat pemilu, karena keadilan hukum adalah hak rakyat yang tidak boleh ditawar,” ujar Tommy. Jum’at (03/07/2026)
Menurutnya, Posko Bantuan Hukum hadir sebagai wadah konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Seluruh layanan diberikan secara cuma-cuma dan terbuka bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang politik maupun golongan.
Sejak mulai beroperasi, posko tersebut telah menangani berbagai bentuk konsultasi dan pendampingan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pendampingan terhadap petani yang terdampak proyek strategis nasional di wilayah Metro Selatan.
Tommy menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral partai untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan.
Selain mengoptimalkan pelayanan Posko Bantuan Hukum, DPC PDI Perjuangan Kota Metro juga tengah mempersiapkan pembentukan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) sebagai badan resmi partai yang akan memperkuat fungsi advokasi secara kelembagaan.
Pembentukan BBHAR mengacu pada amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan yang mengatur pembentukan badan khusus untuk menjalankan fungsi bantuan hukum dan advokasi rakyat secara terstruktur di seluruh tingkatan partai.
“BBHAR akan menjadi kekuatan resmi yang berdiri kokoh di belakang setiap perjuangan hukum rakyat, bekerja secara terstruktur, profesional, dan konsisten dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat,” kata Tommy.
Dengan keberadaan Posko Bantuan Hukum yang aktif setiap pekan serta persiapan pembentukan BBHAR, DPC PDI Perjuangan Kota Metro berharap dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum sekaligus memperkuat peran partai dalam melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya DPC PDI Perjuangan Kota Metro untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan dan pendampingan hukum, sehingga setiap warga yang menghadapi persoalan hukum memiliki ruang untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
