METRO, SL – Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bulan Juli 2025 di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin (28/7/2025). Rakor dipimpin langsung Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana dan diikuti jajaran perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa kepemimpinan di Kota Metro tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan politik, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan melalui kerja nyata dan kolaborasi untuk kepentingan masyarakat.
Bambang menyampaikan apresiasi atas kekompakan jajaran Pemerintah Kota Metro yang dinilainya terus terjaga sejak awal pelaksanaan pemerintahan.
“Saya bersama Pak Wakil merasa bahagia dan bangga karena hari demi hari, bulan demi bulan, kita terus berusaha kompak dan solid untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Metro,” ujar Bambang.
Namun, ia meminta kekompakan tersebut tidak berhenti pada hubungan kerja formal, melainkan harus diwujudkan dalam perbaikan sistem dan koordinasi antarpemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah catatan terkait kinerja aparatur sipil negara (ASN) perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah juga harus diperkuat agar persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat diantisipasi sejak dini.
“Saya harap rapat koordinasi ini dijadikan momentum memperbaiki sistem kerja. Tidak ada yang bisa bekerja sendirian, yang kita butuhkan adalah kerja tim,” tegasnya.
Bambang juga menekankan bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Metro harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran menerjemahkan tagline Metro Bahagia melalui program dan pelayanan yang konkret.
“Mari kita wujudkan tagline Metro Bahagia sebagai realitas, bukan sekadar formalitas. Kita ingin lima tahun ke depan diisi dengan kerja nyata,” ujarnya.
Lima Bulan Waktu Kerja, OPD Diminta Percepat Program
Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana menyoroti keterbatasan waktu pelaksanaan program yang tersisa sekitar lima bulan. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Rafieq meminta setiap OPD memaksimalkan waktu yang tersedia dengan melakukan percepatan terhadap paket-paket pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam realisasi anggaran maupun pelaporan keuangan.
“Waktu pelaksanaan program tinggal lima bulan dan sangat terbatas. Ini harus kita manfaatkan secara maksimal dengan mengonversi paket-paket kerja agar tidak terlambat dalam realisasi anggaran dan pelaporan keuangan,” ujarnya.
Selain mengejar target program, Rafieq mengingatkan bahwa profesionalisme ASN harus dibangun mulai dari lingkungan internal pemerintahan.
Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan kerja dan profesionalisme antarsesama aparatur.
“Sebelum kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mari kita berikan pelayanan terbaik dalam profesionalisme kinerja, dimulai dari internal,” ungkap Rafieq.
“Ia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang telah memperoleh penghargaan di bidang pelayanan. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro Bayana menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bayana menyebut terdapat sejumlah indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian, termasuk persoalan penanganan stunting.
“Stunting dan SPI adalah cermin keberhasilan pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan integritas,” tegas Bayana.
“Ia menjelaskan, penilaian SPI mencakup sejumlah area strategis, antara lain penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, hingga optimalisasi penerimaan daerah.
Optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pajak kendaraan, menurut Bayana, membutuhkan sinergi lintas pihak. Karena itu, seluruh unsur pemerintahan, termasuk staf ahli dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wakil Wali Kota Metro, perlu memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Bayana menegaskan, berbagai catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama dan segera ditindaklanjuti melalui kerja yang terukur.
“Jika kita bekerja sungguh-sungguh dan serius, saya yakin semua permasalahan ini bisa diselesaikan dan akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program pemerintah, pengelolaan anggaran, peningkatan integritas, penanganan stunting, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Metro. (ADV)
