DI BALIK PENGHARGAAN DAN SEREMONI, BAGAIMANA PEMERINTAHAN KOTA METRO DIJALANKAN

oleh -378 Dilihat
banner 468x60

METRO, SL — Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak pernah cukup diukur dari deretan bangunan fisik, besarnya angka penyerapan anggaran, piala penghargaan, atau tumpukan piagam seremoni. Ada ukuran lain yang jauh lebih substansial dan sering kali disembunyikan: sejauh mana negara hadir dengan keterbukaan, memberikan kepastian pelayanan, dan berani mempertanggungjawabkan setiap jengkal kewenangannya di hadapan publik.

​Prinsip inilah yang menjadi pijakan dasar Hendra Apriyanes (Anes), Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Peneliti Independen Tata Kelola dan Pencegahan Risiko Korupsi Kota Metro 2024–2026.

banner 336x280

​Di tengah hampir habisnya batas waktu permohonan data penelitian, Anes menegaskan bahwa proses permintaan informasi publik yang dilayangkan kepada sejumlah perangkat daerah bukan sekadar birokrasi administratif mencari dokumen. Ini adalah instrumen uji lapangan untuk menelusuri sejauh mana watak transparansi, akuntabilitas, dan integritas birokrasi di Kota Metro benar-benar bekerja.

​Hak Publik Bukanlah Kemurahan Hati Pejabat

​Anes mengingatkan kembali bahwa keterbukaan informasi bukanlah bentuk kemurahan hati atau belas kasihan dari seorang pejabat. Ia adalah mandat konstitusional dan hak mutlak masyarakat yang dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

​Berdasarkan regulasi tersebut, badan publik wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 hari kerja, dengan batas toleransi perpanjangan maksimal 7 hari kerja yang disertai alasan logis dan tertulis.

​“Jangan sampai masyarakat harus berdarah-darah meminta kepastian atas hak yang sudah lama dijamin undang-undang. Jika informasi itu ada dan terbuka, berikan. Jika ada yang dikecualikan, jelaskan dasar hukumnya secara jujur. Jika dokumen memang tidak dikuasai, sampaikan secara resmi. Yang tidak boleh ditoleransi adalah membiarkan permohonan menggantung tanpa kejelasan,” tegas Anes.

​Ia juga menyoroti mentalitas kepemimpinan di tingkat puncak. Menurutnya, kultur transparansi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau lips service petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib turun tangan memastikan seluruh mesin birokrasi bergerak patuh pada hukum.

​“Pemimpin tidak cukup hanya duduk di singgasana kekuasaan lalu memerintah bawahannya bekerja. Ia harus memastikan hak konstitusional rakyat dipenuhi. Jangan sampai komitmen transparansi bergemuruh kuat dalam pidato-pidato seremonial, tetapi lumpuh total ketika warga meminta bukti otentik di atas meja,” ujarnya tajam.

​Bukan Penilaian Seremonial, Melainkan Bedah Praktik Nyata

​Anes menegaskan bahwa riset independen ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk bersaing atau disandingkan dengan penilaian keberhasilan yang bersifat administratif-seremonial, seperti predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), evaluasi berkala, atau aneka penghargaan birokrasi. Setiap instrumen penilaian tentu memiliki mazhab, metodologi, dan indikatornya sendiri.

​Namun, penelitian ini memiliki jalurnya yang independen: memotret telanjang praktik pemerintahan di lapangan, menguji dokumen dengan realita, serta mencatat rekam jejak kebijakan secara objektif tanpa polesan citra.

​“Jangan samakan riset ini dengan panggung penghargaan. Kami ingin menguliti lebih dalam: bagaimana kebijakan dirancang, ke mana anggaran mengalir, bagaimana program dieksekusi, dan siapa yang bertanggung jawab atas layanan publik yang compang-camping. Bukan sekadar apa yang dipamerkan di atas panggung, melainkan apa yang benar-benar terjadi di ruang-ruang birokrasi,” tandasnya.

​Rekam Jejak yang Akan Diuji dan Dibukukan

​Lingkup penelitian ini membentang luas—mulai dari perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, hingga akuntabilitas tata kelola pemerintahan Kota Metro periode 2024–2026.

​Seluruh dokumen resmi, korespondensi kelembagaan, respons atas permohonan informasi, hingga celah-celah kebungkaman pejabat akan dirangkum menjadi catatan sejarah yang utuh. Anes juga menggandeng jejaring akademisi, universitas, hingga lembaga tinggi negara untuk memperkuat validitas metodologis kajian ini, murni sebagai bentuk kolaborasi ilmiah, bukan klaim dukungan sepihak.

​Seluruh temuan ini diproyeksikan akan diterbitkan menjadi sebuah buku referensi publik. Sebuah warisan literatur tata kelola pemerintahan agar menjadi cerminan sejarah bagi Kota Metro dan daerah lain di Provinsi Lampung.

​“Pejabat bisa berganti dan pensiun, jabatan bisa tanggal dalam sekejap, tetapi dokumen, arsip, dan rekam jejak pemerintahan tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Apa yang dikerjakan hari ini adalah lembaran sejarah yang akan dibaca oleh generasi masa depan,” tegasnya.

​Ruang Terbuka Sekaligus Peringatan Tegas

​Meskipun batas waktu permohonan data hampir habis, Anes menyatakan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi bagi pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang dialog tidak boleh dijadikan alasan untuk mengulur-ulur kewajiban hukum.

​Menutup pandangannya, Anes menyampaikan pesan filosofis yang menjadi garis demarkasi perjuangannya:

​“Bagi saya, kekuasaan bukan untuk ditakuti, jabatan bukan untuk diagungkan, dan kritik tidak boleh dimusuhi. Pemerintahan yang bersih harus berani diuji, kebijakan harus berani ditelusuri, dan setiap sen kewenangan wajib dipertanggungjawabkan. Saya tidak sedang mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan seseorang, tetapi mencatat fakta agar kebenaran tidak dikalahkan oleh pencitraan. Sebab kekuasaan pasti berganti, tetapi rekam jejak tidak akan pernah bisa dimanipulasi oleh sejarah.” (Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.