METRO, SL — Pemerintah Kota Metro memulai tahapan rencana penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui kegiatan Kick Off Meeting Project Development Facility (PDF) yang digelar di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (03/06/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, dan dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan RI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), DPRD Kota Metro, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Kusbani menyampaikan apresiasi kepada tim Kementerian Keuangan RI dan PT PII yang hadir secara langsung di Kota Metro untuk melaksanakan kick-off meeting PDF proyek KPBU APJ, dimana kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk dukungan nyata terhadap percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan berkualitas di Kota Metro.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kota Metro, saya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim dari Kementerian Keuangan RI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Kehadiran pada hari ini sangat berarti sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan berkualitas di Kota Metro,” ujar Kusbani.
Ia menjelaskan bahwa proyek KPBU APJ sejalan dengan visi pembangunan Kota Metro tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Kota Metro cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius, di mana salah satu fokus pembangunan tersebut adalah menciptakan kawasan perkotaan yang terintegrasi, termasuk melalui optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU).
Dalam pernyataannya, Kusbani mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas penerangan jalan menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, melalui proyek KPBU APJ, Pemerintah Kota Metro berupaya memodernisasi infrastruktur penerangan jalan secara menyeluruh.
Berdasarkan data pada tahap awal, hasil studi pendahuluan tahun 2025 mengestimasi kebutuhan sebanyak 7.021 titik lampu baru dan retrofit atau pembaruan jenis lampu untuk 1.476 lampu eksisting.
“Melalui skema kolaborasi KPBU, kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini terukur, berkelanjutan, dan pembiayaannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment) selama 10 tahun,” katanya.
Meski demikian, Kusbani menegaskan bahwa angka kebutuhan tersebut masih perlu diperbarui mengingat dinamika pembangunan di lapangan selama tahun 2025 telah memunculkan tambahan titik lampu baru serta perubahan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dalam penyusunan dokumen pra-studi kelayakan.
Selain aspek teknis, Pemerintah Kota Metro juga menaruh perhatian pada kondisi fiskal daerah yang akan menjadi dasar penyusunan skema pembayaran Availability Payment (AP) atau pembayaran atas ketersediaan layanan.
“Kajian finansial harus dilakukan secara tajam dan mendalam mengingat kapasitas fiskal Kota Metro pada tahun 2026 mengalami perubahan dan penyesuaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2025,” ujarnya.
Kusbani juga meminta dukungan DPRD Kota Metro agar proses penyusunan skema pembayaran dapat berjalan dengan bijak dan tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah di masa mendatang.
Untuk mendukung percepatan proyek, Kusbani menginstruksikan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Bapperida, BKAD, dan Bapenda, untuk berkolaborasi dalam menyediakan data yang akurat dan mutak.
“Saya perintahkan seluruh perangkat daerah terkait untuk menyajikan pemutakhiran data yang komprehensif dan memberikan akses seluas-luasnya kepada tim konsultan. Data yang akurat dan akuntabel adalah fondasi agar output kajian kita kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, menekankan bahwa kick-off meeting tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan penanda dimulainya proses kerja yang intensif hingga penyusunan pra-studi kelayakan dapat segera diselesaikan.
“Saya minta Tim KPBU APBD Kota Metro memantau ketat progres mingguan sesuai jadwal. Jangan ada hambatan birokrasi yang memperlambat laju kerja tim konsultan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Heri Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan Pemerintah Kota Metro yang diajukan pada 30 Desember 2025 untuk memperoleh fasilitas pengembangan proyek atau PDF untuk proyek KPBU APJ.
Heri juga menyebutkan bahwa persetujuan permohonan yang diberikan oleh Menteri Keuangan tertulis melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 108/MK.09/2026 tanggal 26 Februari 2026.
“Fasilitas ini dikelola oleh Menteri Keuangan RI, dan atas permohonan tersebut, sudah diberikan persetujuan. Kementerian Keuangan RI memberikan fasilitas Project Development Facility untuk KPBU Alat Penerangan Jalan Kota Metro,” jelasnya.
Berdasarkan surat tersebut, Menteri Keuangan kemudian menugaskan PT PII untuk melaksanakan penyiapan proyek, pendampingan transaksi, hingga penyediaan penjaminan sebagai bagian dari fasilitas KPBU dengan merekrut tiga konsultan yang terdiri dari konsultan teknis, konsultan keuangan, dan konsultan hukum guna mendukung proses penyiapan proyek.
“Ini merupakan tindak lanjut riil dari permohonan Bapak Wali Kota Metro yang telah diluluskan oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.Heri juga, menambahkan bahwa skema KPBU berbeda dengan proyek yang dibiayai melalui APBD maupun APBN karena berorientasi pada kualitas pelayanan yang harus dipenuhi selama masa kerja sama.
“Kalau lampu padam, dalam 2 jam harus menyala kembali. Jika tidak terpenuhi, akan dikenakan penalti bagi badan usaha. Sampai masa kerja sama berakhir, standar layanan harus tetap terjaga,” jelas Heri.
Bahkan, penerapan KPBU untuk penerangan jalan saat ini menjadi tren global karena tidak hanya meningkatkan keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas.
“Tahun ini, ada sekitar 50 kota dan kabupaten di Indonesia yang menjalankan proyek serupa. Harapan kami, proses penyiapan proyek di Metro berjalan lancar sehingga mampu menarik minat pihak swasta,” katanya.
Heri memperkirakan proses transaksi dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 9 bulan. Jika seluruh rencana tahapan berjalan sesuai jadwal, pemenang lelang dapat ditetapkan pada awal tahun 2027 dan pelaksanaan proyek rampung pada akhir tahun yang sama. “Harapannya, pada akhir tahun 2027 seluruh Kota Metro sudah terang,” ujarnya.
Pada Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, menyampaikan dukungan terhadap proses penyusunan proyek, namun menegaskan bahwa DPRD masih memerlukan pemaparan lanjutan sebelum memberikan persetujuan.
Tak hanya itu, Ria juga mengatakan bahwa DPRD Kota Metro ingin memperoleh rincian lebih lengkap, terutama terkait hasil kajian dan dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah, mengingat masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibahas secara mendalam bersama pihak terkait.
“Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro, meminta waktu khusus dari pihak PT PII untuk bertemu dan melakukan audiensi agar kita bisa membahas ini dengan jelas, tegas, dan dengan perencanaan yang matang sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Metro,” ujarnya.
Diakhir penyampaian, Ria juga menegaskan bahwa DPRD siap membuka ruang diskusi bersama seluruh komisi, agar dapat terbangun kesepahaman mengenai perencanaan proyek yang dinilai terbaik bagi masyarakat dan proses tersebut.
“Diharapkan kedepannya menghasilkan dokumen perencanaan yang matang, sehingga proyek penerangan jalan dapat diwujudkan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal daerah,” pungkasnya. (Red)
